Kemdikbud Mulai Siapkan UN 2014

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sudah mulai mempersiapkan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2014.

Berbagai langkah antisipasi harus dilakukan oleh pemerintah, mengingat waktu pelaksanaan UN tahun depan yang hampir berbarengan dengan Pemilu Legislatif.

"Semua dalam tahap persiapan, termasuk butir-butir soal. Saat ini juga sedang disiapkan Permendikbud tentang penyelenggaraan Ujian Nasional, dan kemudian nanti juga ada Pedoman Operasional Standar (POS)," ujar Sekretaris Balitbang Kemdikbud, Hendarman, di sela-sela acara Lomba Esai Pendidikan 2013, di Jakarta, Senin (28/10).

Menurutnya, Permendikbud tentang penyelenggaraan UN itu akan terbit dalam waktu dekat.

"Permendikbud itu nantinya yang akan memayungi semua peraturan pelaksanaan UN 2014. Kita targetkan bulan November Permendikbud itu keluar," terangnya.

Terkait dengan waktu pelaksanaan UN 2014, dikatakan, hal itu masih akan dibahas bersama dengan Badan standar Nasional Pendidikan (BSNP), selaku penyelengara UN.

Namun, rencananya UN 2014 akan diselenggarakan pada akhir bulan April, atau sesudah pelaksanaan Pemilu Legislatif.

"Sesudah Pemilu," imbuh Hendarman.

Anggota BSNP, Teuku Ramli Zakaria mengatakan, kepastian tanggal pelaksanaan UN 2014 akan menunggu diterbitkannya Permendikbud. Akan tetapi, dirinya memastikan pelaksanaan UN tahun depan tidak akan bertabrakan dengan jadwal pemilu.

"Kalau dari draf yang ada, akan dilaksanakan akhir April. Diupayakan setelah pemilu selesai sehingga keadaan sudah kondusif dan siswa bisa mengerjakan ujian dengan tenang," katanya.

Untuk itu pihaknya berharap agar Permendikbud tentang penyelenggaraan UN 2014 bisa segera terbit.

"Semakin cepat Permendikbud itu terbit maka akan semakin cepat pula persiapan yang bisa bisa dilakukan. Karena semua garis besar aturan UN ada didalam Permendikbud itu," tutur Ramli.

Secara umum, terang dia, tidak ada perbedaan yang signifikan pada pelaksanaan UN tahun depan. Namun, kemungkinan yang membedakan hanya mekanisme percetakan naskah ujian, yang tidak lagi dipusatkan melainkan akan diserahkan kepada daerah, seperti apa yang menjadi hasil konvensi UN beberapa waktu lalu.

"BSNP akan merekomendasikan agar pencetakan naskah UN didaerahkan seperti apa yang dihasilkan dari konvensi UN kemarin. Sehingga pendistribusian naskah tidak mengalami kendala seperti UN sebelumnya," imbuhnya.

http://www.suaramerdeka.com