Pages

Tuesday, October 22, 2013

APBD-P Solsel Dibahas di Hotel Berbintang


Sekkab Solsel Sebut Itu Permintaan DPRD

Anggaran Pen­dapatan dan Belanja Daerah Peru­bahan (APBD-P) 2013 Solok Selatan dibahas di sebuah hotel berbintang di Kota Padang, Kamis (24/10) hingga Minggu (27/10) nanti. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD tidak mem­ba­hasnya di Solsel, meski telah me­miliki gedung DPRD yang refre­sentatif dan tergolong mewah.


Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Solsel Fachril Murad saat dikon­firmasi Padang Ekspres membe­narkan APBD-P akan dibahas di sebuah hotel di Padang. Alasannya supaya eksekutif maupun legislatif dapat lebih berkonsentrasi, serta pembahasan diyakini bisa lebih efektif dan efisien. “Nanti kan bisa siang-malam. Lebih cepat kelarnya,” tutur Fachril Murad, Kemarin.

Ketika ditanya atas ide siapa APBD-P itu dibahas di hotel, bukan di gedung DPRD Solsel, mantan Kepala Biro Pemerintahan dan Kependudukan Pemprov Sumbar itu mengungkapkan, itu adalah kemauan DPRD. “Itu maunya DPRD,” kata Fachril Murad yang juga mantan Kepala Biro Humas Pemprov Sum­bar.

Dikonfirmasi terpisah, Wa­kil Ketua DPRD Solsel Edi Susanto menyebutkan, pem­bahasan APBD-P di Padang merupakan keputusan badan musyawarah (Bamus) DPRD. Alasannya karena waktu sudah mepet. Kalau seandainya diba­has di Padang, maka waktu pembahasan akan lebih efi­sien. “Misalnya kalau jadwal­nya tiga hari, bisa kita kejar sehari. Bisa siang-malam kita membahasnya. Tapi kalau di Solsel, tidak mungkin tidak pulang ke rumah, kalau begitu takutnya nanti tidak terkejar waktunya,” kilahnya.

Setelah dilakukan pemba­hasan, sidang paripurna pe­nge­sahan APBD-P Solsel ren­cana­nya juga dihelat di Pa­dang. Selain pertimbangan waktu yang sudah mepet, Edi menga­takan ini untuk memu­dahkan agar APBD-P yang telah disah­kan dapat segera dievaluasi gubernur. Apalagi, dalam APBD-P terdapat Dana Alokasi Khusus (DAK) yang memer­lukan dana sharing dengan pemprov. Ini pula yang menjadi alasan pembahasan APBD-P tidak dilaksanakan di Solsel. “Pembahasan APBD-P di P­a­dang itu sudah kese­pakatan le­gislatif dan ekse­kutif,” katanya.

Pengamat Kebijakan Pu­blik dari Universitas Negeri Padang Eka Vidia Putra me­nya­yangkan perilaku eksekutif dan legislatif Solsel yang mem­bahas APBD-P di hotel dan di Kota Padang pula. Apalagi daerah berstatus tertinggal itu sudah memiliki gedung DPRD yang besar dan megah.

“Buat apa gedung DPRD itu kalau tidak dimanfatkan untuk kegiatan rapat, seperti mem­bahas anggaran ini. Tidak salah jika masyarakat menilai mere­ka ini hanya ingin meng­habis­kan anggaran saja. Ala­san wak­tu mepet dan lebih efektif di Padang, saya kira itu hanya akal-akalan saja,” ujar Eka Vidia.

Menurut Eka, legislatif dan eksekutif Solsel mestinya pu­nya sense of crisis dalam meng­­ambil keputusan, dengan mempertimbangkan berapa uang yang akan mereka ha­biskan untuk perjalanan dinas, bayar tempat rapat, sewa ka­mar hotel dan bea lainnya. “Jika anggaran sebanyak itu diberikan ke masyarakat atau dimasukkan ke program pem­bangunan tentu sangat mem­bantu. Untuk itu, seharusnya dewan bersama pemkab mem­batalkan saja rapat APBD-P di luar Solsel, apalagi di hotel,” katanya. (sih/ek)

No comments:

Post a Comment